Kurangi Pestisida Kimia, Tim PkM Biologi Unsri Latih Petani Cabai Tanjung Pering Racik Biopestisida Buah Maja

Tim Pengabdian kepada Masyarakat dari Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya (FMIPA Unsri) menyelenggarakan kegiatan edukasi dan pendampingan budidaya bagi petani cabai di Desa Tanjung Pering, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, pada Minggu, 8 November 2026. Program bertajuk "Inovasi Pestisida Nabati Berbasis Flora Lokal guna Mewujudkan Budidaya Cabai yang Tangguh dan Berkelanjutan" ini dipimpin oleh Dr. Rahmat Pratama sebagai ketua pelaksana.

Dalam kegiatan ini, tim pakar Unsri—yang beranggotakan Ayu Safitri, Rahmat Pratama, Muhammad Komarul Huda, Guntur Pragustiandi, Yuniar Harvianti, dan Yadi Oktariansyah, serta didampingi mahasiswa—memperkenalkan formulasi biopestisida nabati ramah lingkungan bernama Mabio-Unsri. Pestisida cair berbasis Mikroorganisme Lokal (MOL) ini memanfaatkan bahan baku alami setempat, yakni buah maja matang (Aegle marmelos), air kelapa, air cucian beras, serta molase atau gula merah sebagai media fermentasi selama 15 hari. Formulasi ini dirancang untuk menekan ketergantungan petani pada pestisida kimia sintetis dalam menghadapi serangan hama utama seperti kutu daun, thrips, ulat grayak, antraknosa, dan bercak daun.

Pelatihan mengadopsi pendekatan Sekolah Lapang (Farmer Field School), di mana 25 petani peserta tidak hanya menerima teori tetapi juga mempraktikkan langsung seluruh tahapan—mulai dari pencampuran bahan, pemantauan fermentasi, hingga simulasi penyemprotan dosis di kebun percontohan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pada rerata nilai pengetahuan petani, dari 44,0 menjadi 75,2 (p < 0,001). Uji coba plot perlakuan selama empat minggu memperlihatkan penurunan intensitas bercak daun dari 30% menjadi 12% dan serangan kutu daun dari 28% menjadi 10%, sekaligus mendukung pertumbuhan tinggi tanaman yang lebih optimal. Program ini turut memperkuat implementasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang dicanangkan pemerintah daerah.